BIDIK KASUS.ID, SOPPENG — Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Soppeng dari Fraksi PDI Perjuangan, Ardi Doma, melontarkan kritik keras terhadap lambannya pengerjaan sejumlah proyek jalan provinsi di wilayahnya. Ruas yang disoroti meliputi Poros Bulu Dua–Takalala, Poros Lamuru–Takalala, hingga Takalala–Cabbenge yang dikerjakan oleh PT Nindya Karya.
Menurut Ardi Doma, keterlambatan tersebut tidak bisa lagi ditoleransi karena menyangkut kepentingan langsung masyarakat.
Ia menegaskan bahwa ruas jalan tersebut merupakan urat nadi perekonomian warga, khususnya bagi pengguna jalur poros tengah yang menghubungkan wilayah Soppeng, Wajo, hingga menuju Makassar.
“Ini bukan proyek biasa. Ini proyek yang dianggarkan miliaran rupiah melalui APBN yang bersumber dari pajak rakyat. Ini menyangkut kehidupan masyarakat. Kalau dikerjakan setengah hati dan lambat seperti ini, maka yang dirugikan adalah masyarakat kecil,” tegasnya.
Ia juga menyoroti progres pekerjaan yang dinilai sangat lambat. Meski proyek tersebut bersifat multiyears, Ardi menilai tidak ada alasan untuk menunda-nunda pekerjaan tanpa kejelasan. Kondisi di lapangan, lanjutnya, masih jauh dari harapan, bahkan di beberapa titik justru membahayakan pengguna jalan.
Salah satu insiden yang menjadi perhatian terjadi di Desa Watu Toa, Poros Bulu Dua, di mana kecelakaan lalu lintas merenggut korban jiwa akibat pengendara berusaha menghindari lubang di jalan.
Ardi Doma mempertanyakan keseriusan PT Nindya Karya sebagai pelaksana proyek strategis tersebut. Menurutnya, perusahaan besar seharusnya mampu menunjukkan profesionalisme dan tanggung jawab, bukan justru menimbulkan kesan lamban dan tidak maksimal.
“Saya minta ini jangan dianggap sepele. Jangan sampai masyarakat menilai negara tidak hadir hanya karena pekerjaan seperti ini tidak ditangani dengan serius,” lanjutnya.
Lebih jauh, ia mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya perwakilan rakyat di daerah pemilihan Sulsel VIII (Soppeng–Wajo), untuk segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut. Ia juga meminta agar langkah tegas diambil jika kontraktor tidak mampu memenuhi target pekerjaan.
“Kalau tidak sanggup, jangan dipaksakan. Negara harus hadir dengan tindakan tegas. Jangan sampai kepercayaan rakyat terus terkikis,” ujarnya.
Ardi Doma juga menekankan pentingnya transparansi kepada publik terkait progres pekerjaan, termasuk target penyelesaian yang jelas dan terukur. Ia memastikan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada perbaikan nyata di lapangan.
“Rakyat butuh bukti, bukan janji. Jalan ini harus segera diselesaikan dengan kualitas yang baik dan tepat waktu,” tutupnya.
(Tim Red)
Komentar0