BIDIK KASUS.ID, Makassar — Kader Partai NasDem se-Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Monumen Mandala, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Kamis (16/4/2026) sore. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap pemberitaan Majalah Tempo yang memuat isu dugaan akuisisi Partai NasDem oleh Partai Gerindra dalam edisi 12 April 2026 berjudul “PT NasDem Indonesia Raya Tbk”.
Dalam aksi tersebut, kader NasDem dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan turun ke jalan secara serentak. Mereka menyuarakan keberatan atas isi pemberitaan yang dinilai merugikan dan tidak berdasar.
Ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Selatan, Syaharuddin Alrif, menyampaikan bahwa aksi ini juga dilakukan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia. Ia menuntut agar Majalah Tempo segera menyampaikan permohonan maaf dan melakukan klarifikasi atas pemberitaan tersebut.
“Ini penghinaan dan juga memuat berita kebencian terhadap Ketua Umum Partai NasDem, orang tua kami, Bapak Surya Paloh. Maka kami minta untuk meminta maaf. Yang kedua, melakukan klarifikasi,” ujar Syaharuddin di sela aksi.
Ia menegaskan bahwa kritik terhadap partai politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, menurutnya, pemberitaan yang menyebut adanya akuisisi terhadap Partai NasDem telah melampaui batas.
“Mengkritik boleh, memberikan masukan boleh. Tapi kalau sudah masuk pada wilayah yang men-judge NasDem, ini diakuisisi, ini mau dijual, itu tidak boleh. NasDem bukan perusahaan. NasDem melahirkan kader-kader pemimpin di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Syaharuddin juga menyoroti ilustrasi sampul Majalah Tempo yang menampilkan gambar Surya Paloh. Ia menilai visual tersebut tidak etis dan turut memicu kemarahan kader.
Menurutnya, reaksi keras kader NasDem muncul sebagai respons atas narasi pemberitaan yang dinilai menyerang secara personal dan institusional. Ia juga meminta Dewan Pers untuk memberikan teguran serta menilai aspek etika dalam pemberitaan tersebut.
“Aksi ini menjadi bentuk sikap kader NasDem di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Kami menunggu klarifikasi dan berharap Dewan Pers dapat memberikan penilaian yang objektif,” pungkasnya. (*)
Komentar0