.jpg)
BIDIK KASUS.ID, Jakarta — Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menjadi sorotan publik. Posisi Kepala BGN yang sebelumnya dijabat Dadan Hindayana kini beralih kepada Nanik S. Deyang, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Pergeseran tampuk kepemimpinan ini tidak hanya memantik diskusi mengenai arah kebijakan gizi nasional, tetapi juga membuka kembali perdebatan tentang kompetensi, integritas, dan etika dalam pengisian jabatan publik.
Sejak awal menjabat, Dadan Hindayana kerap berada di bawah sorotan masyarakat. Sejumlah kalangan mempertanyakan relevansi latar belakang akademisnya sebagai ahli entomologi dengan tugas strategis BGN yang berfokus pada isu gizi, nutrisi, dan ketahanan pangan nasional. Selain itu, munculnya berbagai polemik yang menyeret namanya turut memperbesar keraguan publik terhadap kepemimpinannya.
Pergantian yang terjadi di pucuk pimpinan BGN pun dinilai sebagai momentum penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang memegang peran sentral dalam upaya peningkatan kualitas gizi rakyat Indonesia.
Wilson Lalengke: Jabatan Publik Harus Bertumpu pada Kepercayaan
Menanggapi pergantian tersebut, Tokoh Pers Nasional sekaligus Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, menyampaikan pandangannya secara kritis.
Menurut Wilson, berakhirnya masa kepemimpinan Dadan merupakan refleksi dari pentingnya legitimasi publik dalam sebuah jabatan negara.
“Apa yang menimpa Dadan Hindayana adalah sebuah kemalangan politik yang keras. Sejak awal, posisinya telah menghadapi resistensi publik akibat berbagai polemik yang mengiringi pengangkatannya. Ketika kepercayaan masyarakat mulai terkikis, seorang pejabat harus mampu membaca situasi dengan bijaksana,” ujar Wilson Lalengke di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Alumni PPRA-48 Lemhannas RI Tahun 2012 itu menilai, pergantian seorang pimpinan oleh wakilnya sendiri merupakan sinyal kuat bahwa organisasi membutuhkan arah baru dan pemulihan kepercayaan.
“Jabatan publik bukan sekadar soal kekuasaan, melainkan soal amanah. Ketika kepercayaan publik melemah, seorang pemimpin harus memiliki kepekaan moral untuk mengevaluasi posisinya,” tegasnya.
Kompetensi dan Etika Kekuasaan Jadi Sorotan
Pergantian di tubuh BGN juga memunculkan kembali diskursus mengenai pentingnya kesesuaian antara kompetensi dan jabatan yang diemban. Dalam perspektif filsafat politik, gagasan yang dikenal sebagai the right man on the right place menekankan bahwa efektivitas sebuah institusi sangat ditentukan oleh kapasitas dan keahlian pemimpinnya.
Prinsip tersebut sejalan dengan pemikiran filsuf Yunani Kuno, Plato, yang menekankan pentingnya menempatkan individu sesuai kompetensi dan bidang keahliannya. Dalam konteks birokrasi modern, prinsip ini menjadi fondasi bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada hasil.
Selain aspek kompetensi, persoalan integritas juga menjadi faktor yang tak kalah penting. Seorang pejabat publik dituntut tidak hanya mampu secara teknis, tetapi juga memiliki legitimasi moral yang kuat di hadapan masyarakat.
Momentum Pembenahan BGN
Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional diharapkan menjadi titik awal pembenahan internal sekaligus penguatan fokus lembaga dalam menjalankan program-program strategis pemenuhan gizi masyarakat.
Di tengah tantangan besar seperti stunting, ketahanan pangan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, BGN dituntut bekerja secara profesional, transparan, dan bebas dari polemik yang berpotensi mengganggu kepercayaan publik.
Lebih dari sekadar pergantian figur, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa jabatan publik pada hakikatnya adalah amanah yang harus dijalankan dengan kompetensi, integritas, dan tanggung jawab kepada rakyat. Ketika ketiga unsur tersebut berjalan seiring, kepercayaan publik dapat terjaga dan tujuan besar pembangunan bangsa lebih mudah diwujudkan.
(TIM/Red)
Komentar0