.jpg)
BIDIKKASUS.ID, SOPPENG — Pemerintah Kabupaten Soppeng mulai mematangkan rencana pengembangan Kawasan Perkotaan Cabenge melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Penataan kawasan tersebut diarahkan agar tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan serta potensi bencana.
Perhatian khusus diberikan terhadap potensi banjir akibat luapan Sungai Walanae yang melintasi kawasan sekitar wilayah perencanaan.
Hal tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Soppeng, Drs. H. Dipa, M.Si., saat mewakili Bupati Soppeng dalam Konsultasi Publik I penyusunan RDTR dan KLHS Kawasan Perkotaan Cabenge di D'Kayangan Resort & Cafe, Selasa (3/11/2026).
Dalam sambutannya, Dipa menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN, Tim ILASP, tim konsultan, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tersebut.
Ia menegaskan bahwa RDTR memiliki peran strategis sebagai pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang. Karena itu, penyusunannya harus mampu mengakomodasi perkembangan kawasan permukiman, pembangunan infrastruktur, pusat kegiatan ekonomi, hingga kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
Namun, menurutnya, pengembangan kawasan perkotaan tidak boleh mengabaikan kondisi lingkungan dan potensi kerawanan bencana.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah keberadaan Sungai Walanae. Potensi luapan sungai tersebut perlu dikaji secara serius agar arah pembangunan Kawasan Perkotaan Cabenge tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
Dipa meminta tim penyusun melakukan kajian mendalam untuk mengidentifikasi wilayah yang berpotensi mengalami banjir dan genangan, termasuk dampaknya terhadap kawasan permukiman maupun lahan produktif milik masyarakat.
Pemetaan kawasan rawan banjir, lanjutnya, harus didukung data teknis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil kajian tersebut nantinya menjadi dasar dalam menentukan pemanfaatan ruang, perlindungan kawasan sempadan sungai, serta perencanaan sistem drainase.
Menurut Dipa, penataan ruang harus mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat. Jangan sampai kebijakan pembangunan justru meningkatkan risiko bencana karena mengabaikan karakteristik alam dan kondisi lingkungan setempat.
Selain mitigasi banjir, penyusunan KLHS juga harus memperhatikan perlindungan kawasan ekologis, pengelolaan sumber daya air, persampahan, sanitasi, serta keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.
Ia juga mengajak seluruh peserta konsultasi publik untuk memanfaatkan forum tersebut dengan menyampaikan aspirasi, mengidentifikasi berbagai persoalan, serta memberikan masukan terhadap rencana penataan Kawasan Perkotaan Cabenge.
Keterlibatan pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh adat, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan dinilai penting agar dokumen yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.
Dipa turut menekankan pentingnya memperhatikan pengembangan pusat kegiatan ekonomi, infrastruktur, pelayanan dasar, keteraturan kawasan permukiman, hingga pelestarian kawasan yang memiliki nilai sejarah dan budaya.
Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap penyusunan RDTR dan KLHS Kawasan Perkotaan Cabenge menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, sekaligus menjadi pedoman pembangunan dan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang.
Dengan perencanaan yang matang, Kawasan Perkotaan Cabenge diharapkan dapat berkembang menjadi kawasan yang lebih tertata, produktif, nyaman dihuni, ramah lingkungan, serta memiliki kesiapan dalam menghadapi potensi bencana.
Kegiatan konsultasi publik tersebut dihadiri Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN beserta jajaran, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Soppeng, Pj. Sekretaris Daerah, serta pejabat pemerintah provinsi dan kabupaten.
Turut hadir para pimpinan perangkat daerah, Camat Lilirilau dan Camat Ganra, lurah dan kepala desa, tim konsultan penyusunan RDTR, Tim Project Management Unit (PMU) ILASP beserta tenaga ahli dan tim teknis, tokoh masyarakat, tokoh adat, akademisi, asosiasi profesi, serta peserta konsultasi publik lainnya.
Komentar0